Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 5 tahun terakhir di kabupaten/kota yang didominasi orang asli Papua itu sangat rendah. Sebaliknya IPM di kabupaten/kota yang didominasi oleh warga bukan asli papua itu menunjukkan angka yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, pembangunan yang belum mencapai sasaran, masalah pelanggaran HAM, juga temuan tentang adanya masalah kekerasan politik. Karena itu hal tersebut kerap dijadikan sebagai amunisi beberapa kelompok di pasifik untuk mengatakan adanya praktek slow motion genocide atau cultural genocide di Papua.
Beberapa riset terakhir memang jelas menunjukkan ada masalah di Papua. Ini harus diselesaikan. Tanpa terselesaikannya hak sipil dan ecosoc, maka orang Melanesia di pasifik tidak akan mengakui Indonesia sebagai bagian dari Melanesia. Karena yang berkembang di dunia antropologi saat ini adalah bahwa identitas itu social-politically reconstracted, bukan karena kesamaan ciri-ciri budaya.
Demikian intisari pemaparan Dr. Cahyo Pamungkas, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion “Festival Melanesia”, sebuah kerja bersama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (PPKB FIB UI), Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI (DPPM UI), Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes POLRI), Wahid Foundation, dan Kanal Ide Indonesia. FGD ini digelar Kamis, 5 Oktober 2023 di kampus FIB UI, Depok.
Pemaparan lengkap Dr. Cahyo Pamungkas bisa Anda simak di tayangan video ini.
#festivalmelanesia
#papua
#budayamelanesia
#fibui
#universitasindonesia
source
Add comment